Kebo Anabrang adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses usulan komponen belanja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto. Nama Kebo Anabrang tidak sekadar simbol historis, melainkan juga merupakan akronim dari Komponen Belanja Online dan Standar Harga Barang, yang mencerminkan tujuan utama dari sistem ini: digitalisasi dan standarisasi proses pengusulan harga barang dan jasa pemerintahan.
Aplikasi ini dibangun untuk menjawab tantangan dalam perencanaan anggaran daerah. Dengan memanfaatkan sistem terintegrasi, Kebo Anabrang memungkinkan OPD untuk mengusulkan komponen belanja secara online berdasarkan standar harga yang telah ditetapkan. Data yang tersimpan terdokumentasi dengan baik, serta dapat ditelusuri oleh semua pihak yang berkepentingan.
Menu-menu dalam aplikasi ini dibagi secara sistematis untuk mencakup seluruh siklus proses pengusulan. Di antaranya adalah:
Standar Harga: Menyediakan referensi seperti Standar Biaya Umum, Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisis Standar Belanja yang menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun usulan biaya.
Usulan Komponen: Meliputi berbagai tahap proses mulai dari Ringkasan, Persetujuan Tim Verifikasi, Ditolak, Dikembalikan, hingga Disetujui. Ini memberikan jejak digital yang jelas dan akuntabel pada setiap pengajuan.
Proses Survey: Memfasilitasi pelaksanaan survei lapangan untuk memastikan usulan harga sesuai dengan kondisi pasar yang aktual.
Rekapitulasi dan Pengumuman: Memberikan gambaran menyeluruh dan publikasi keputusan untuk mendorong prinsip keterbukaan.
Master Data: Untuk pengelolaan struktur seperti fase kegiatan, kelompok harga, rekening, OPD, pengguna, serta keterangan verifikasi.
Lebih dari sekadar platform digital, Kebo Anabrang dibekali dengan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) yang berfungsi untuk:
Mengumpulkan bukti pendukung dari URL atau lampiran usulan secara otomatis. AI menelusuri sumber referensi (misalnya tautan e-commerce, katalog resmi, atau dokumen pengadaan) dan mengekstraksi informasi harga, spesifikasi, dan relevansi data sebagai pendukung validasi usulan.
Melakukan analisis perbandingan antar usulan, untuk mendeteksi kesamaan, anomali, atau perbedaan signifikan antar item pengajuan dari berbagai OPD. Dengan ini, tim verifikasi bisa lebih cepat mengidentifikasi usulan yang tidak wajar, redundan, atau terlalu bervariasi dibandingkan standar pasar atau antar unit kerja.
Fitur ini secara signifikan mempercepat proses verifikasi, mengurangi potensi subjektivitas, dan memastikan bahwa keputusan anggaran berbasis pada data faktual, bukan asumsi. Kombinasi ini menjadikan Kebo Anabrang sebagai asisten digital yang aktif, bukan hanya platform pasif penyimpanan data.
Dengan arsitektur sistem yang kokoh dan antarmuka pengguna yang intuitif, Kebo Anabrang bukan hanya alat bantu administratif, tetapi juga digital enabler dalam proses transformasi birokrasi daerah. Ia memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data dan efisiensi, menjawab kebutuhan era digital, sekaligus menyelaraskan visi Kabupaten Mojokerto menuju pelayanan publik yang lebih cerdas dan transparan.